SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
DENGAN TEMA :
PARADOKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
"ANTARA DEMOKRASI DAN BIROKRASI"
NASIB GURU DI INDONESIA
Auditorium Ukhuwah Islamiah UMP
Sabtu, 16 Mei 2009 pukul 09.00-selesai
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2009
LATAR BELAKANG
PEMBICARA
Sesi 1 : Paradoks kebijakan pendidikan "antara demokrasi dan birokrasi" nasib guru di Indonesia
KONTRIBUSI PESERTA
mahasiswa : Rp 50.000,00
guru : 75.000,00
dosen : 100.000,00
Umum/Instansi :125.000,00
FASILITAS
ALAMAT PENDAFTARAN
Sekretariat HMPS PGSD s1 FIP UMP
Kampus 1 UMP FKIP PGSD S1
Jalan Raya dukuwaluh, sebelah utara Auditorium Ukuwah Islamiah UMP
DENGAN TEMA :
PARADOKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
"ANTARA DEMOKRASI DAN BIROKRASI"
NASIB GURU DI INDONESIA
Auditorium Ukhuwah Islamiah UMP
Sabtu, 16 Mei 2009 pukul 09.00-selesai
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2009
LATAR BELAKANG
Problem pemerintah Dalam penerapan kebijakan pendidikan selama kurun waktu 2006, baik itu kebijakan pendidikan yang bersifat umum maupun kebijakan pendidikan yang bersifat khusus.
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, karena pada tataran realitas, selama ini nasib pendidikan di Indonesia kalau tidak dikatakan mundur berarti masih tetapberjalan ditempat.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak hanya bisa melakukan proses implementasi publik, pemerintah tidak lagi bisa menjadi agen kontrol secara penuh setelah kebijakan di implementasikan di daerah-daerah.
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mampu menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, karena pada tataran realitas, selama ini nasib pendidikan di Indonesia kalau tidak dikatakan mundur berarti masih tetapberjalan ditempat.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak hanya bisa melakukan proses implementasi publik, pemerintah tidak lagi bisa menjadi agen kontrol secara penuh setelah kebijakan di implementasikan di daerah-daerah.
TUJUAN
- mewacanakan kebijakan pendidikan pemerintah menyangkut nasib guru di Indonesia.
- mengetahui latar belakang kebijakan pendidikan oleh pemerintah menyangkut nasib guru di Indonesia.
- Mengetahui alokasi dan alur realisasi kebijakan pendidikan menyangkut nasib guru di era otonomi daerah.
- Mengkritisi dan mengkontrol kebijakan pendidikan menyangkut nasib guru, sehingga benar-benar mampu memberikan efek bagi peningkatan pendidikan yang berkualitas.
TEMPAT DAN WAKTU
Tempat : Auditorium Ukhuwah Islamiah UMP
Hari/tanggal : Sabtu, 16 Mei 2009
Pukul 09.00-selesai
Hari/tanggal : Sabtu, 16 Mei 2009
Pukul 09.00-selesai
PEMBICARA
Sesi 1 : Paradoks kebijakan pendidikan "antara demokrasi dan birokrasi" nasib guru di Indonesia
- Dirjen Dikti Prof.Dr.Fasli Jalal, Ph.D
- Wakil gubernur jawa tengah Dra. Hj Rustriningsih, M.Si
- Bupati Banyumas Drs. H. Marjoko, MM
- Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo
KONTRIBUSI PESERTA
mahasiswa : Rp 50.000,00
guru : 75.000,00
dosen : 100.000,00
Umum/Instansi :125.000,00
FASILITAS
- Sertifikat
- Materi Seminar
- Book Note
- Makan Siang
- Snack
- Doorprize
- bazar Buku
ALAMAT PENDAFTARAN
Sekretariat HMPS PGSD s1 FIP UMP
Kampus 1 UMP FKIP PGSD S1
Jalan Raya dukuwaluh, sebelah utara Auditorium Ukuwah Islamiah UMP
Contac Person :
085227962790 (zizah)
085227441834 (tiyas)
085227962790 (zizah)
085227441834 (tiyas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar